Workshop Exit
Strategy Program Peduli
Tanjung, 27 Agustus 2016
A.
Pendahuluan
Melalui
pengawasan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik
Indonesia, pemerintah meluncurkan program PNPM Mandiri dengan memberikan porsi
kerjasama dengan masyarakat sipil yang menjangkau seluruh kelompok/komunitas
terpinggirkan yang masih dianggap sulit menerima mamfaat dari PNPM Mandiri oleh
karena terstigma atau terdiskriminasi. Mereka termasuk masyarakat miskin yang
bisa jadi karena adanya hambatan fisik dan budaya, seperti difabel, kelas,
etnis, agama dan norma gender yang dilekatkan pada mereka sehingga dikecualikan
partisipasinya sebagai anggota masyarakat.
Pada
program peduli Tahap II, dengan mengdepankan fokus issue eksklusi sosial seperti akses layanan publik, stigma,
diskriminasi, hak dan keadilan sosial lainnya perlu untuk segera kita semua
meningkatkan perhatian setidaknya dalam diskursus indikator kemiskinan. Sebab
partisipasi mereka dipengaruhi oleh siapa saja, baik oleh masyarakat sekitar
atau diluar secara umum yang bisa saja mengakibatkan susahnya menghilangkan prasangka
atau stigma yang sudah melekat pada mereka.
Setidaknya
ada dua faktor penting yang digunakan sebagai pendekatan untuk mensukseskan
kampanye inkulsi sosial yaitu : penguatan pada mereka yang terpinggirkan atau
terekslusi dan kedua adalah perubahan pemahaman dan perilaku pada masyarakat
luas maupun pemerintah untuk mewujudkan penerimaan. Pada tahap yang lainnya
membangun kemampuan bagi mereka yang terekslusi dengan tujuan agar mereka lebih
berdaya dan siap berpartisipasi dengan baik dan mengkampanyekan pentingnya
penerimaan sosial bagi mereka yang
terekslusi.
Pelaksanaan
Program Peduli di Nusa Tenggagra Barat (NTB) diarahkan kepada penguatan
masyarakat adat Wetu Telu Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Program ini di laksanakan
oleh SOMASI NTB bekerjasama dengan Satunama Yogykarta yang didukung oleh
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Program Peduli
ini bertujuan untuk memperkuat masyarakat adat bayan
untuk mencapai keadilan dan inklusi sosial di KLU.
Pada
kegiatan workshop exit program peduli Tahap II ini akan membahas capaian,
kendala dan rekomendasi untuk mendorong perubahan yang diharapkan untuk
mengawal capaian yang sudah ada pada tingkat kabupaten. Capaian dimaksud adalah
bagaimana mematangkan pola hubungan antar kader peduli Bayan yang sudah ada
saat ini dengan jumlah sekitar delapan puluh kader yang sebagian besar digagas
oleh kelompok muda lintas Desa di Kecamatan Bayan.
Posisi
kader peduli merupakan potensi sekaligus pelaung yang harus dimatangkan tidak
saja kaitannya dengan mematangkan pola hubungan organisasi bagi kader namun
juga peluang untuk merespon kendala guna merumuskan langkah antisipasi sesuai
dengan kebutuhan dan kesepakatan didalam organisasi yang sudah ada.
Sebab
masih banyak hal yang harus dirumuskan secara bersama terkait dengan capaian
program yang sudah ada semisal mengawal lebih intens percepatan proses
pembuatan peraturan bupati tentang pengakuan masyarakat adat Bayan pada tingkat
kebijakan, percepatan pengawalan proses istbat nikah didua desa lokasi program
menjadi agenda bersama antara Pemerintah Desa dan Kebupaten melalui satuan
kerja pemerintah daerah terkait pilar pelayanan sosial.
Pada
sisi yang lain perlu juga peran serta kader peduli untuk terlibat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan untuk memastikan
terakomodirnya agenda yang sesuai kebutuhan masyarakar adat sebagai salah satu
pilar program peduli yaitu penerimaan sosial.
Selama proses pelaksanaan program tentunya juga harus
diperhatikan apa saja hal-hal yang menjadi peluang, tantangan, kekuatan dan
kelemahan. Semuanya harus terdokumentasi dengan baik untuk memastikan apakah managemen
pelaksanaan program sudah efektif, terukur, akuntabel dan berkelanjutan. Semua
pertanyaan tersebut akan terjawab dengan baik melalui pelaksaan workshop exit
program.
B.Tujuan
Kegiatan
1.
Teridentifikasinya kendala, peluang kekuatan dan acaman selama
pelaksanaan program peduli tahap I dan II.
2.
Teridentikasinya gagasan untuk melibatkan masyarakat adat wetu telu
Bayan yang berada di luar lokasi kegiatan yang selama ini dikerjakan.
3.
Teridentifikasinya rekomendasi untuk melakukan pengawalan yang lebih
intens terkait dengan capaian-capaian selama proses pelaksanaan kegiatan program
peduli tahap I dan II.
C.Fasilitator dan Kepesertaan
Kegiatan
ini akan difasilitasi oleh Bapak Sulistiono dan Yudi Darmadi serta akan diikuti
oleh peserta yang terdiri dari semua tim program peduli dan melibatkan kader
peduli adat Bayan yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari 10 orang Tim
Program dan staf SOMASI, 10 orang dari Karang Bajo dan Desa Bayan.
Hasil Program
1. Perubahan
yang signipikan
2. Adanya
kerjasama semua pihak, baik Masyarakat, Pemdes, dan juga Pemda
3. Adanya
keinginan bersama Masyarakat Adat untuk membuat Perda tentang Pengakuan
Masyarakat Hukum Adat
4. Dukcapil
mendapat data dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Somasi
5. Harapan
kedepan, adanya dukungan tertulis dari pemerintah daerah tentang Pengakuan
Masyarakat Hukum Adat
6. Masyarakat
mulai mengurus data kependudukan
7. Secara
tidak langsung, R. Sawinggih selaku PLT Desa Batu Rakit sudah mulai
mengumpulkan data kependudukan.
8. Hampir
seluruh Masyarakat Adat Bayan terstigma negatip tentan waktu telu, sehingga ada
kegiatan penulisan buku untuk menepis stigma tersebut
9. Dari segi
penerimaan, para Kader Inklusi sudah sering terlibat adalam musrembang.
Kedepan, para kader harus bisa mengusulkan program yang lebih sesuai untuk
masyarakat
10. Perpustakaan
Adat sudah launching, perpus ini merupakan salah satu alternative sebagai
tempat untuk berkumpul dan berdiskusi. Kedepan Bayan memiliki lembaga
kebudayaan atau dalam bentuk sekolah budaya dan hal serupa lainnya
11. Tradisi
menulis akan tumbuh dari sering membaca, inspirasi menulis itu sumbernya dari
bacaan
12. Perpus ini
menjadi learning center bagi katifitas warga Masyarakat Adat Bayan
13. Dalam
program peduli yang berjalan, hanya Somasi yang membuat perpustakaan
Tantangan
1. Koordinasi
antar pemerintah daerah (lintas sektoral) harus lebih baik
2. Pemahaman
pemerintah daerah tentang program inklusi belum seragam
3. Pendekatan
Inklusi social dalam perencanaan dan pembangunan
Program Nawacita
1. Sinergitas
semua pihak
2. Produksi
kebijakan Inklusi
3. Menampilkan
wajah Negara yang melayani warga Negara
Harapan kedepan
1. Inovasi
kebijakan
2. Inovasi
Penerimaan
3. Inovasi
Layanan
No comments:
Post a Comment